Menghilangnya ‘Tempe’ di Indonesia

Beberapa hari terakhir aku sudah tidak pernah melihat tempe goreng di atas meja makanku. Istriku bilang sudah sekitar satu minggu ini tempe sudah tidak ada dipasar. Kata pedagang di pasar Serpong harga kedelai naik dari Rp.5000 menjadi Rp.8000 dan para perajin tempe dan tahu di Indonesia sudah tidak lagi memproduksi tempe.
Mengapa harga kedelai yang naek malah membuat rakyat Indonesia sengsara, bukannya kaya raya karena Indonesia khan terkenal sebagi negara pencipta tempe?

ada komentar?

5 Responses

  1. Iyah nih kemarin malam tempe dan tahu goreng deket rumah udah nga jualan krn sudah habis alias nga ada dipasaran padahal anak suka banget sama Tempe dan tahu.. huhuhuhuh nasib… negri ini cuman jadi pengimport baha makanan bknnya menjadi pengexport makanan….. ayuk para pemimpin bangsa tunjukkan jati diri mu….

  2. Wah, blognya baru ya … bagus ..
    Iya nih, katanya kita kan bangsa tempe tapi cari tempe aja kok susah ya kemarin itu, hihihihi …

  3. To : bang Anto,
    Pemerintah harusnya sadar akan swasembada pangan dari dulu. Yah daripada kita nungguin pemerintah yang mikirin perutnya sendiri, saya mengajak seluruh rakyat untuk secara sadar bersama-sama berusaha berswasembada pangan, khususnya bahan makanan pokok seperti beras, dan juga kedelai yang kahir-akhir ini langka dan mahal.

  4. to : mbak Wiwin,
    Thx atas comment-nya. Kemarin pake multiply rasanya blog terasa rame and acak2an. Sekarang kenal wordpress lumayan enak dilihat nih….
    Soal tempe, ya kebetulan saya punya sedikit lahan di Lampung, akan saya coba untuk memulai menanam kedelai. Kalau beras, alhamdulillah dikampung gak kekurangan,soalnya nanem n nyetok sendiri di kampung hehehe…

  5. Mari berpikir kedepan untuk swasembada pangan,jangan takut pemerintah kita tidak proaktif seperti berita dibawah :

    Program Swasembada Kedelai Suram
    Penulis: Hanum
    JAKARTA–MEDIA: Kalangan legislatif mengaku pesimistis terhadap rencana swasembada pangan nasional yang meliputi sejumlah komoditas strategis termasuk kedelai. Pemerintah dinilai tidak satu suara menghadapi politik pangan dalam negeri.

    “Suara pemerintah soal swasembada pangan berbeda-beda. Pemerintah berada di pihak yang salah karena kurang berpihak kepada petani dan tidak memiliki political will untuk mengembangkan produksi kedelai dalam negeri,” kata Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PAN Zulkifli Hasan, dalam rapat kerja bersama empat menteri terkait krisis kedelai nasional, di Jakarta, Selasa (22/1).

    Keempat menteri tersebut adalah Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, dan Menteri UMKM Suryadharma Ali. Turut hadir Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar, Dirut PT Pertani (persero) dan Inkopti.

    Senada dengan Zulkifi, hal yang sama dikemukakan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ario Bimo. “Saat ini, tingkat ketergantungan impor kita sangat tinggi. Harus ada penyelesaian yang sinergis dan harus dapat menjamin keberlangsungan UKM-UKM kita. Demi kepentingan nasional, tak masalah kalau harus monopoli,” cetusnya.

    Pandangan mereka mengacu pada neraca produksi kedelai yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri yang terus meningkat. Sehingga, diperlukan impor sebesar 1,1 juta ton setiap tahunnya.

    Data Departemen Pertanian (Deptan) menunjukkan, penurunan produktivitas kedelai yang telah terjadi sejak 2006 (7,51%) hingga 2007 (18,64%). Angka tersebut berbanding lurus dengan menurunnya luas panen dari 621.541 hektare (2005), menjadi 580.534 ha (2006) dan 464.427 ha (2007).

    Sementara itu impor kedelai mulai melonjak sebesar 21,57%. Menurut Zulkifli, kenaikan impor kedelai yang berbanding lurus dengan kenaikan harga di pasaran mengindikasikan adanya kartel. Apalagi, sistem perdagangan dan impor kedelai sekarang ini bersifat oligopoli karena dikuasai segelintir importir.

    “Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga negara wajib menindaklanjuti indikasi kendali harga itu,” ujar Zulkifli.

    Padahal, lanjutnya, Presiden sudah menggembar-gemborkan target swasembada pangan seperti padi dan gula, sejak 2006 lalu. Menurut Ario, penanganan stabilisasi kedelai di masa yang akan datang belum cukup diatasi dengan menunjuk Perum Bulog sebagai importir.

    “Bulog memang kita harapkan jadi pengendali pangan. Tapi ngurusin beras rakyat saja belum benar. Manajemen transparansinya harus jelas. Kalau penanganannya seperti Raskin, bisa-bisa penanganan kedelai tidak efektif,” papar Ario.

    Menjawab pesimisme tersebut, Mentan mengatakan, persoalan swasembada pangan termasuk komoditi kedelai cukup berat. Menurut dia, hal itu terjadi hampir di semua negara di saat melonjaknya pamor komoditas pangan di pasar dunia.

    “Pangan itu banyak, ada beras, jagung, daging, ayam telur, dan daging sapi. Yang belum kita swasembada seperti kedelai dan itu tidak mudah. Thailand saja, jumlah impor kedelainya lebih besar dari Indonesia. Sebab, kita mengalami problem lahan juga yang jumlahnya sama seiring berkembangnya penduduk. Di sisi lain, komoditas lain berkembang pesat seperti sawit,” papar Anton.

    Menurut Anton, hal itu juga tergantung besarnya anggaran negara yang dikucurkan untuk sektor pertanian. Deptan mengalokasikan anggaran pengelolaan lahan dan air sebesar Rp1,2 triliun dan benih Rp75 miliar pada 2008. Sementara Departemen Pekerjaan Umum (PU) mengucurkan Rp9 triliun untuk perbaikan dan pembangunan irigasi.

    Anton yakin, dengan program saat ini akan terjadi swasembada kedelai sekitar dua juta ton pada 2011. “Dengan harga yang bagus sekarang ini. Dengan catatan, Impornya masih 10%,” ujarnya lagi.

    Sementara itu, Menperin Fahmi Idris menilai swasembada pangan bukan berarti 100% kebutuhan pangan bisa diproduksi sendiri. “Swasembada tidak berarti harus dipenuhi produksi 100%. Tapi paling tidak impornya maksimal 10%. Jadi pengertian swasembada seperti itu,” cetus Fahmi.

    Pemerintah, kata dia, tentu cukup risau akan kondisi ini dan secara bersungguh-sungguh akan mencari upaya terbaik, paska pembebasan PPN dan PPh kedelai sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 1 Tahun 2008 yang berlaku 21 Januari lalu.

    “Pemerintah akan mengambil langkah supaya kedelai tersedia sesuai kebutuhan baik dari produksi dalam negeri dan impor. yang ideal dan meminimalisir jumlah impor,” kata Fahmi.

    Mendag menambahkan, KMK No 1/2008 itu berlaku selama tiga bulan. Terkait penunjukkan Bulog sebagai importir baru untuk kedelai, Mendag mengatakan, pemerintah masih menggodok peraturan dan mekanisme yang sesuai untuk penunjukkan tersebut.

    “Bukan hanya masalah anggaran saja, tapi ini terkait sistem dan mekanismenya. Sebagian fungsi Bulog mungkin komersial, sisanya pelayanan publik,” kata Mari.

    Dalam paparannya, Dirut Bulog memang masih menunggu aturan resmi tentang penunjukkan tersebut. “Bulog akan melaksanakan tugas tersebut, yang tentunya perlu dibarengi dengan peraturan dan dukungan kebijakan lain yang memungkinkan Bulog melaksanakan tugas itu,” kata Mustafa.

    Menurut Depdag, saat ini ada tiga importir kedelai yang masuk kategori skala besar PT Gerbang Agri Adiperkasa, PT Gerbang Cahaya Utama, dan PT Cargill Indonesia. Terbatasnya jumlah importir disebabkan skala ekonomis yang diperlukan untuk melakukan impor, bukan karena kuota khusus.

    (Zhi/OL-03)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: